Jaringan Lapas dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum hasil ungkap BNNP Jawa Timur

   Lukman, terdakwa badar Narkoba yang mengendalikan peredaran narkotika dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Porong Sidoarjo, (16/1/2017), dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Rachman dari Kejati Jatim.

   Dalam sidang yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, JPU Nur Rachman mengatakan terdakwa yang berstatus terpidana, masih melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menghancurkan generasi muda. “Perbuatan terdakwa ini tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba dan menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara,” tegas JPU Nur Rachman dalam membacakan nota tuntutan.

   Selain menuntut kurungan badan, JPU. Nur Rachman juga menjatuhkan hukuman denda sebwsar Rp 1 miliar subsider 1 tahun penjara. “Bila terdakwa tidak dapat membayar denda, wajib menjalankan hukuman 1 tahun penjara,” tambahnya.

JPU Nur Rachman melanjutkan, terdakwa tidak ada itikad memperbaiki kelakuannya selama dalam masa hukuman sebagai terpidana. “Terdakwa selalu memberikan keterangan berbelit-belit selama dalam sidang,” pungkasnya.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa berenca mengajukan nota pembelaan (Pledoi), yang akan dibacakan pada sidang berikutnya. “Saya akan ajukan pembelaan yang mulia,” ujar Lukmam didampingi kuasa hukumnya Didi Sungkono.

   Diketahui dalam dakwaan, pada 22 Januari 2016 terdakwa yang mendekam dalam Lapas Porong bisa dengan bebas menggunakan ponsel dan menghubungi Ardian Firmansyah dan Alkomi (Berkas terpisah) untuk mengambil paket Narkoba di Halte Bus Jl Raya Juanda. Atas perintahnya, kedua kaki tangannya tersebut menerima paket narkoba dari seorang lelaki dan membawanya ke rumah. Terdakwa lalu meminta kedua anak buahnya untuk menyimpan dan menunggu perintah selanjutnya. Namun hal itu terendus petugas BNNP Jatim yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan.

   Dari pengakuan keduanya, petugas BNNP Jatim melakukan penggeledahan di kamar blok bandar narkoba Lapas Porong ini mendekam. Hasilnya ditemukan sebuah ponsel yang dijadikan sebagai alat komunikasi dalam mengendalikan Narkoba. Hasil intrograsi petugas, terdakwa mengaku mendapat suplai Narkoba dari Hendri (DPO), dimana disepakati dirinya akan mendapat upah Rp 20 juta, bila menghabiskan 1 kg shabu.

   Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.